Block [header] not found!
enfrdeitptrues

Kawasan strategis nasional telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor     26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang maupun dalam  Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN).  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional  (RPJMN) 2015-2019 yang merupakan tahap ketiga dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang ditetapkan melalui Perpres Nomor 2 Tahun 2015  Selanjutnya dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Batam, Bintan, dan Karimun dinyatakan bahwa Kawasan strategis nasional merupakan wilayah yang penataan ruangnya  diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan  sebagai warisan dunia.

Karimun merupakan salah satu kawasan strategis nasional di Provinsi Kepulauan Riau yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) di samping Batam dan Bintan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 44 tahun 2007 yang merupakan salah satu model implementasi dari berbagai bentuk kebijakan pemerintah tentang kawasan strategis nasional. Selanjutnya di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pada BAB XVI pasal 360 disebutkan bahwa Kawasan Perdagangan Bebas dan/atau Pelabuhan Bebas merupakan salah satu kawasan khusus yang bersifat strategis bagi kepentingan nasional dan dapat ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk melaksanakan pemerintahan tertentu. Penegasan Karimun menjadi KPBPB atau Free Trade Zone (FTZ) dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun, dengan tujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan perkembangan daerah melalui peningkatan penanaman modal (investasi) baik dari dalam maupun luar negeri (PMDN dan PMA) dengan mempersiapkan kawasan yang memiliki keunggulan geo-ekonomi dan geo-strategis.

Kawasan PBPB Karimun hanya mencakup sebagian wilayah Kabupaten Karimun (enclave), yakni  meliputi   sebagian  Pulau  Karimun  Besar  dan  seluruh  Pulau  Karimun  Kecil (Anak) dengan luas secara keseluruhan mencapai      ±9.666,018 Ha, dengan rincian di Pulau Karimun Besar seluas  ±8.862,018 Ha dan di Pulau Karimun Kecil seluas ±804 Ha.

Berikut dibawah ada Regulasi yang berlaku antara lain : 

  1. Undang-Undang Dasar 1945, pasal 18b “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan undang-undang;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2017 tentang Perubahan   Atas   Peraturan   Pemerintah   Nomor   48  Tahun  2007  tentang  Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun;
  5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Batam, Bintan, dan Karimun;
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan dan Cukai Serta Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari serta Berada di Kawasan yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas;
  7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 tentang Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun;
  8. Peraturan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pembentukan Sekretariat dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun;
  9. Peraturan Ketua Dewan Kawasan PBPB Karimun Nomor 02 Tahun 2008 tentang Badan Pengusahaan Kawasan PBPB Karimun yang telah diubah dengan Peraturan Ketua Dewan Kawasan PBPB Karimun Nomor 05 Tahun 2010;
  10. Keputusan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun Nomor 3/KA-DK/KRM/I/2015 tentang Pengangkatan Sekretaris, Wakil Sekretaris, Kepala Devisi, Kepala Bagian, dan Staf Pelaksana pada Sekretariat Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun;
  11. Keputusan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun Nomor: 1/DK-KRM/I/2019 tentang Penetapan Personil Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun;

 

 

Sejak ditetapkannya sebagian Pulau Karimun Besar menjadi Kawasan PBPB Karimun pada tahun 2008-2009, jumlah perusahaan yang berinvestasi di kawasan ini terus mengalami peningkatan sampai dengan akhir tahun 2018 sesuai dengan bidang usahanya.
Pertumbuhan jumlah perusahaan yang berinvestasi di K-PBPB Karimun setiap tahunnya mulai dari tahun 2009 sampai dengan 2018. jumlah perusahaan yang berinvestasi di Kawasan PBPB Karimun pada tahun 2017 berjumlah 197 perusahaan dan pada tahun 2018 berjumlah 207 perusahaan. Dari 207 perusahaan sebanyak 158 perusahaan yang masih beroperasi (perizinan yang masih aktif) dan 49 perusahaan belum memperpanjang izin operasionalnya. Perusahan ini sebagian besar merupakan sub-kontraktor perusahaan besar seperti PT. Saipem yang telah menyelesaikan pekerjaannya pada tahun 2016-2017.

Tabel Daftar Perusahaan tahun 2018
Pada umumnya penambahan perusahaan yang berinvestasi di Kawasan PBPB Karimun setiap tahunnya masih didominasi oleh bidang usaha yang sama, yakni pada bidang usaha perdagangan yang mendukung perusahaan industri besar yang masih dalam proses kontruksi seperti PT. Grace Rich Marine.
Selain itu peningkatan jumlah perusahaan yang berinvestasi di Kawasan PBPB Karimun menunjukkan perkembangan yang positif bagi pertumbuhan nilai investasi itu sendiri, dimana jumlah investasi di kawasan ini menunjukkan adanya peningkatan dari tahun ke tahun baik yang berasal dari Penanaman Modal Asing (PMA) maupun yang berasal dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Pada tahun 2018 terlihat adanya kenaikan nilai investasi yang berasal dari PMDN, yakni dari Rp. 7.980.626.907.000,- meningkat menjadi Rp. 8.666.908.664.575,- . Begitu juga dengan nilai investasi yang berasal dari PMA menunjukkan adanya kenaikan, yakni dari Rp. 16.432.301.622.000,- meningkat menjadi Rp. 17.012.086.703.000,-.

Tabel Realisasi Investasi Di Karimun

Pada tahun anggaran 2018 BP Karimun telah melaksanakan berbagai kegiatan yang dikelompokkan dalam beberapa bidang kegiatan yang dibiayai dengan dana APBN, yakni :

  1. Perencanaan jalan di KPBPB Karimun;
  2. Pemeliharaan, Peningkatan, dan Pembangunan Jalan dan Jembatan di KPBPB Karimun;
  3. Promosi Dagang, Industri dan Investasi BP Karimun;
  4. Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Perizinan, Penanaman Modal, dan Ketenagakerjaan di KPBPB Karimun;
  5. Monitoring Pengelolaan Limbah Industri di KPBPB Karimun;
  6. Pembangunan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) BP Karimun;
  7. Sinkronisasi dan Verifikasi Rencana dan Program BP Karimun;
  8. Penyusunan Draf Standar Operasional Prosedur (SOP) di BP Karimun;

Perencanaan jalan di KPBPB Karimun

Pelaksanaan kegiatan ini berupa kegiatan survey lapangan untuk menetapkan titik kordinat panjang dan luas jalan yang akan dibangun. Disamping itu dilaksanakan juga pengurusan izin pinjam pakai kawasan hutan yang terkena dalam kegiatan pembangunan jalan di KPBPB Karimun (Jalan Pesisir Selatan dan Jalan Pesisit Utara). Pembangunan jalan yang dimaksud bertujuan untuk mengintegrasikan seluruh kawasan industri yang ada di KPBPB Karimun dengan pelabuhan bongkar muat Parit Rampak dan Pelabuhan Malarko.

Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Perizinan, Penanaman Modal, dan Ketenagakerjaan di KPBPB Karimun

Kegiatan ini dilaksanakan dengan melakukan kunjungan ke perusahaan-perusahaan untuk memperoleh data dan informasi terkait dengan jangka waktu perizinan, perubahan modal investasi, jumlah tenaga kerja yang terserap baik tenaga kerja lokal/domestik maupun tenaga kerja asing, serta kendala-kendala yang dihadapi perusahaan selama beroperasional di KPBPB Karimun. Kegitan moitoring dan evaluasi ini laksanakan dengan metode wawancara langsung di lapangan/perusahaan.

Monitoring Pengelolaan Limbah Industri di KPBPB Karimun

Kegiatan monitoring pengelolaan limbah dilakukan dengan mengunjungi dan mengobservasi langsung ke perusahaan-perusahaan yang terkait dengan penyimpanan dan pengelolaan limbah industri baik dengan menggunakan sistem Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) maupun dengan sistem  Reuse, Reduce, dan Recycle (3R) di KPBPB Karimun. Hasil monitoring akan disampaikan kepada instansi   terkait /  berwenang   sebagai   bentuk  koordinasi  dengan  pemerintah daerah setempat yakni Dinas Kebersihan, dan Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kawasan strategis nasional telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor     26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang maupun dalam  Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN).  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional  (RPJMN) 2015-2019 yang merupakan tahap ketiga dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang ditetapkan melalui Perpres Nomor 2 Tahun 2015  Selanjutnya dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Batam, Bintan, dan Karimun dinyatakan bahwa Kawasan strategis nasional merupakan wilayah yang penataan ruangnya  diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan  sebagai warisan dunia.

Karimun merupakan salah satu kawasan strategis nasional di Provinsi Kepulauan Riau yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) di samping Batam dan Bintan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 44 tahun 2007 yang merupakan salah satu model implementasi dari berbagai bentuk kebijakan pemerintah tentang kawasan strategis nasional. Selanjutnya di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pada BAB XVI pasal 360 disebutkan bahwa Kawasan Perdagangan Bebas dan/atau Pelabuhan Bebas merupakan salah satu kawasan khusus yang bersifat strategis bagi kepentingan nasional dan dapat ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk melaksanakan pemerintahan tertentu. Penegasan Karimun menjadi KPBPB atau Free Trade Zone (FTZ) dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun, dengan tujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan perkembangan daerah melalui peningkatan penanaman modal (investasi) baik dari dalam maupun luar negeri (PMDN dan PMA) dengan mempersiapkan kawasan yang memiliki keunggulan geo-ekonomi dan geo-strategis.

Letak Karimun yang strategis pada salah satu jalur perdagangan internasional   ( Selat Malaka ) ,  sangat   memungkinkan   kawasan   ini   berkembang  menjadi salah satu pintu gerbang dan ujung tombak pertumbuhan ekonomi Indonesia (makro ekonomi) di masa mendatang.  Letaknya yang strategis ini  yang menjadi pertimbangan utama pemerintah menetapkan kawasan Karimun sebagai KPBPB.

Kawasan PBPB Karimun hanya mencakup sebagian wilayah Kabupaten Karimun (enclave), yakni  meliputi   sebagian  Pulau  Karimun  Besar  dan  seluruh  Pulau  Karimun  Kecil (Anak) dengan luas secara keseluruhan mencapai      ±9.666,018 Ha, dengan rincian di Pulau Karimun Besar seluas  ±8.862,018 Ha dan di Pulau Karimun Kecil seluas ±804 Ha

 

 

VISI

" Mewujudkan BPKarimun sebagai Pengelola Kawasan Industri Maritim yang Berdaya Saing di Asia Tenggara"

 

MISI

  1. Mengembangkan Kelembagaan yang profesional.
  2. Menyediakan Jasa alih kapal kelas dunia yang terintegrasi dengan pelabuhan Internasional.
  3. Menjadikan Kawasan Industri Maritim dan Perdagangan yang berdaya saing di Asia tenggara