Berita Lokal
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

TANJUNG BALAI KARIMUN  – Pemerintah pusat berjanji akan mencari solusi untuk  mengatasi masalah yang terjadi di wilayah Perdagangan dan Pelabuhan Bebas (Free Trade Zone /FTZ) Batam, Bintan dan Karimun. Hal ini diungkapkan Sekretaris Menteri Perekonomian Edi Abdul Haman pada pengurus Dewan Kawasan (DK) FTZ, Ketua BP Kawasan Batam, Bintan, Tanjungpinang dan Karimun, Rabu (24/5) di Jakarta kemarin.

 

Upaya ini diambil pusat, sebagai tindak lanjut hasil kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke Batam belum lama ini. Dalam kunjungan, SBY menerima pengaduan pemerintah daerah bersama DK dan BP kawasan FTZ, menyimpulkan penerapan FTZ hingga kini masih banyak kendala. Kendala itu seperti program pengembangan kawasan masih banyak tergendala aturan pusat. Akhirnya, pengelolaannya tidak berjalan sesuai rencana.

 

”Pusat akan memberikan keleluasaan yang seluas-luasnya pada BP kawasan melakukan pengembangan. Jika dalam pelaksanaan ada berseberangan dengan payung hukum pusat, lembaga terkait akan mencari jalan keluar terbaik,” kata
Sekretaris DK FTZ, Jon Arizal, petang kemarin.

Upaya lain akan ditempuh pusat dalam upaya pengembangan kawasan FTZ, Jon mengatakan, pusat akan membuat rencana aksi daerah pengembangan kawasan FTZ. Salah satu perhatian, membantu daerah menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kawasan FTZ, agar aktivitasnya berjalan maksimal. Sumber: Batam Pos