Sidebar

19
Wed, Jun

BP Karimun-Surabaya; 21 s/d 23 November 2018 lalu ,BP Karimun berpartisipasi dalam event pameran INAMARINE 2018 - Surabaya, “the 2nd Eastern Indonesia International Maritime & Offshore

Read more: INAMARINE 2018 - Surabaya

BP Karimun-Jakarta; 16 November 2018 lalu, BP Karimun berpartisipasi dalam kegiatan promosi dagang, Industri dan investasi yang merupakan bagian dari program Joint

Read more: Joint Investment Promotion 2018

BP Karimun-Singapore; Selasa (26/2) 2019, BP Karimun menghadiri acara “Roundtable Dialogue Session with BP Batam Authorities”, yang diselenggarakan bersama

Read more: ROUNDTABLE DIALOGUE SESSION

BP Karimun-Singapura; 27 s/d 31 Agustus 2018 lalu, BP Karimun kembali berpartisipasi dalam kegiatan Capacity Development (Capdev), yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator

Read more: CAPACITY DEVELOPMENT BBK 2018

Berita Lokal
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

BP Karimun-Karimun; Selasa (16/10), BP Karimun kembali mengundang pihak pengusaha/perusahaan di Kawasan FTZ Karimun untuk menghadiri rapat/pertemuan yang

diadakan di Kantor BP Kawasan Karimun, Poros, dalam rangka peningkatan pelayanan dan Investasi di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (K-PBPB) Karimun.

Rapat yang dipimpin langsung oleh Kepala BP Kawasan Karimun ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan yang diadakan awal Bulan Oktober lalu. Pertemuan kali ini menghadirkan 2 (dua) orang narasumber masing-masing dari Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) dan Direktorat Jenderal Keimigrasian (Ditjen Imigrasi). Diharapkan para pengusaha/perusahaan memperoleh kejelasan tentang aturan-aturan yang sudah dan akan segera diberlakukan khususnya mengenai penggunaan tenaga kerja asing (TKA).

Narasumber dari Ditjen Keimigrasian, Tessar, memaparkan bahwa dalam waktu dekat akan ada pemberlakuan sistem Online Single Submission (OSS) yang merupakan skema pelaksanaan teknis dalam hal perizinan penggunaan TKA yang berbasis online. Sementara itu, narasumber dari Kemnaker, Diah Hartanti, memaparkan tentang Perpres Nomor 20 Tahun 2008 yang diterbitkan dengan maksud penyederhanaan prosedur tanpa menghilangkan prinsip penggunaan TKA yang selektif.

Sistem OSS ini memanfaatkan teknologi informasi dan mengintegrasikan sistem yang dimiliki oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan Kemenkumham melalui Ditjen Imigrasi. Di masa depan semua pengurusan izin TKA akan berbentuk eletronik dan lebih efisien. (y/m)