Sidebar

23
Tue, Jul
enfrdeitptrues

BP Karimun-Kuala Lumpur; 4 Juli 2019 lalu, BP Karimun menyelenggarakan kegiatan Promosi Dagang, Industri dan Investasi Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan

Read more: The 4th Investment Forum

BP Karimun-Osaka; 25 s/d 28 Juni 2019 lalu, BP Karimun berpartisipasi dalam acara "Japan Indonesia Business Forum (JIBF) 2019" yang merupakan rangkaian kegiatan

Read more: JAPAN INDONESIA BUSINESS FORUM 2019

BP Karimun-Singapore; 19 Juni 2019 lalu, BP Karimun dengan kerjasama Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura menyelenggarakan kegiatan promosi dagang,

Read more: Karimun Investment Meeting & Gala Dinner 2019

BP Karimun-Singapore; Selasa (26/2) 2019, BP Karimun menghadiri acara “Roundtable Dialogue Session with BP Batam Authorities”, yang diselenggarakan bersama

Read more: ROUNDTABLE DIALOGUE SESSION

Berita Lokal
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

BP Karimun-Batam; 15 Mei lalu, BP Karimun menghadiri acara “Focus Group Discussion tentang Pembebasan Cukai Hasil Tembakau di Free Trade Zone (FTZ)”, yang

diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia Komite Pengawas Perpajakan di Aula Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Batam.

Pada acara Focus Group Discussion (FGD) tersebut yang juga dihadiri oleh Direktur Penindakan dan Fasilitas Cukai Dirjen Bea dan Cukai RI, KPU Bea dan Cukai Batam, BP Batam, BP Bintan dan Tanjungpinang, Ketua Komite Pengawasan Perpajakan menyampaikan dasar hukum, tugas dan fungsi serta kewenangannya dan menyampaikan pandangannya tentang perlunya dilaksanakan FGD Pembebasan Cukai Hasil Tembakau di Free Trade Zone karena adanya potensi kehilangan pemasukan negara yang cukup besar.

Direktur Fasilitas Cukai juga menyatakan hal yang sama dan menambahkan belum efektifnya kerjasama di bidang pengawasan anatar Dirjen Bea dan Cukai dengan Badan Pengusahaan Kawasan Bebas terhadap barang kena cukai yang mendapatkan pembebasan cukai untuk konsumsi penduduk di Kawasan Bebas (FTZ) sehingga masih banyak terjadinya perembesan.

BP Karimun pada kesempatan tersebut memberikan saran agar tata cara penghitungan kuota barang kena cukai (tembakau) segera dirumuskan sehingga dapat menjadi pedoman dan rujukan masing-masing BP Kawasan dalam menetapkan kuota di masa akan datang. (y/m)