Berita Lokal
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Karimun; Kegiatan Workshop BP Kawasan Karimun yang dilaksanakan tanggal 3 Juli 2013 lalu dengan tema :

Meningkatkan Pengetahuan dan Kemampuan Bagi Aparatur dan Pelaku Usaha Tentang Perizinan dan Investasi di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun”,

telah menghasilkan beberapa kebijakan sebagai berikut:

I.    KEBIJAKAN KEPABEANAN DALAM PELAKSANAAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS KARIMUN

  1. Landasan Yuridis terhadap kebijakan kepabeanan yaitu Pemerintah Pemerintah Nomor 10 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.04/2012.
  2. Kantor Pelayanan Bea Dan Cukai Hanya menjalankan ketentuan normatif yang diatur dalam PP No. 10 Tahun 2012  dan  PMK No. 47/PMK.04/2012.
  3. Pelanggaran ketentuan atas kedua peraturan tersebut diatas akan diberikan sanksi administratif yaitu berupa denda.
  4. Pemeriksaan pabean atas pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari KPBPB Karimun hanya pada penelitian dokumen.

II.    KEBIJAKAN PERPAJAKAN DALAM PELAKSANAAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS KARIMUN

  1. Landasan Yuridis terhadap kebijakan Perpajakan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.03/2012.
  2. Kantor Pelayanan Perpajakan menjalankan ketentuan normatif yang diatur dalam PP No 10 Tahun 2012 dan PMK No. 62/PMK.03/2012.)
  3. Perlakuan perpajakan terhadap pemasukan dan pengeluaran barang yaitu meliputi : Pajak Pertambahan Nilai (PPn) dan  Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah (PPnBM).

III.    KEBIJAKAN DAN PERATURAN DEWAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM/BINTAN/KARIMUN

  1. Pembentukan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas :
    • Keppres Nomor 9 Tahun 2008 tentang Dewan Kawasan PBPB Batam;
    • Keppres Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Dewan Kawasan PBPB Bintan;
    • Keppres Nomor 11 Tahun 2011 tentang Dewan Kawasan PBPB Karimun.
  2. Peraturan DK PBPB-BBK dibidang Perdagangan di KBPB-BBK
  • Peraturan DK Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Impor Produk Tertentu;
  • Peraturan DK Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pemasukan Minuman Beralkohol;
  • Peraturan DK Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pemasukan Kendaraan Bermotor;
  • Peraturan DK Nomor 1 Tahun 2013 tentang Angka Pengenal Importir;
  • Peraturan DK Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pemasukan Hortikultura;

IV.    KEBIJAKAN KEPALA BP KARIMUN

  1. Penerbitan surat/dokumen yang berkaitan dengan kepabeanan dapat diakomodir sesuai dengan permohonan;
  2. Pengajuan/penyampaian dokuman berkaitan permohonan perizinan harus lengkap dan  benar;
  3. Permasalahan/kendala dapat disampaikan secara tertulis;
  4. Keterbukaan pemecahan masalah/kendala dapat dilakukan sewaktu-waktu.


Demikian diantara materi kebijakan yang dibahas pada kegiatan Workshop Peningkatan Pelayanan, Perizinan dan Investasi di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun. (a/f)