Block [header] not found!
enfrdeitptrues

BP Karimun-Singapura; 18 s/d 23 Oktober 2019 lalu, BP Karimun berpartisipasi dalam kegiatan Case Based Capability Development tahun 2019 dengan tema “Business

Read more: CAPDEV 2019

BP Karimun-Kuala Lumpur; 4 Juli 2019 lalu, BP Karimun menyelenggarakan kegiatan Promosi Dagang, Industri dan Investasi Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan

Read more: The 4th Investment Forum

BP Karimun-Osaka; 25 s/d 28 Juni 2019 lalu, BP Karimun berpartisipasi dalam acara "Japan Indonesia Business Forum (JIBF) 2019" yang merupakan rangkaian kegiatan

Read more: JAPAN INDONESIA BUSINESS FORUM 2019

BP Karimun-Singapore; 19 Juni 2019 lalu, BP Karimun dengan kerjasama Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura menyelenggarakan kegiatan promosi dagang,

Read more: Karimun Investment Meeting & Gala Dinner 2019

Berita Lokal
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Karimun; Kepala Bidang ketenagakerjaan BP Kawasan Karimun, Poniman, minggu lalu memberikan pandangan dan harapannya terkait masalah tenaga kerja, khususnya yang berada di wilayah FTZ Karimun. Dalam kenyataannya beliau menganjurkan agar dalam hubungan kerja, pihak perusahaan membuat perjanjian/kontrak kerja dengan para karyawannya.

Karena hal tersebutlah yang akan menentukan status karyawan, apakah kontrak atau permanen. jika status mereka hanya kontrak maka syarat-syarat yang tercantum didalam kontrak harus dipatuhi.

 

Sebagai informasi, kontrak hanya boleh dibuat paling lama 2 tahun dan diperpanjang 1 tahun. Apabila ada pelanggaran terhadap isi kontrak oleh perusahaan maka karyawan yang bersangkutan bisa menjadi karyawan permanen. Namun yang menjadi kekhawatiran adalah pihak perusahaan sama sekali tidak membuat kontrak kerja, sehingga bisa dikatakan hubungan kerja yang terjalin tidak memiliki dasar.

Poniman juga meminta kepada perusahaan-perusahaan yang ada agar tidak mengabaikan hak-hak karyawannya. Sebagai contoh tidak mengikutsertakan mereka kedalam program Jamsostek dan tidak memberikan cuti seperti yang seharusnya. Dalam hal ini Pemerintah, baik itu Pemerintah Daerah (Disnaker) dan BP Kawasan Karimun siap membantu untuk memfasilitasi kontrak kerja antara karyawan dan perusahaan.(y/m)